Category Archives: KEBIJAKAN PEREKONOMIAN

KEBIJAKAN EKONOMI

Ini 16 Aturan Baru Terkait Paket Kebijakan Ekonomi XII

Ilustrasi (http://atjeh.biz/)
Ilustrasi (http://atjeh.biz/)

JAKARTA – Berdasar hasil survei Bank Dunia, peringkat Easy of Doing Business (EODB) atau kemudahan berusaha di Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-109 dari 189 negara yang disurvei. Posisi ini tertinggal jauh di bawah negara ASEAN lainnya seperti Singapura posisi 1, Malaysia (18), Thailand (49), Brunei Darussalam (84), Vietnam (90), dan Filipina (103).

Pemerintahan Presiden Joko Widodo memangkas puluhan prosedur dan perizinan yang menghambat dunia usaha dan investasi, dan sekaligus menerbitkan 16 aturan baru untuk mempermudah para pelaku usaha sekaligus untuk meningkatkan peringkat EODB Indonesia. Jokowi menargetkan peringkat EODB Indonesia berada di posisi 40.

Berikut 16 peraturan yang diterbitkan pemerintah dalam Paket Kebijakan Ekonomi XII, yang diumumkan di Kantor Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/4/2016):
Continue reading Ini 16 Aturan Baru Terkait Paket Kebijakan Ekonomi XII

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XII: Jokowi Pangkas 45 Prosedur dan 3 Jenis Perizinan

Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah) bersama Presiden Joko Widodo (kanan) saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XII di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/4/ 2016).
Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah) bersama Presiden Joko Widodo (kanan) saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XII di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/4/ 2016).

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo memangkas 45 prosedur terkait perizinan, pajak, perkreditan, ekspor-impor, perlindungan investor, dan lain-lain serta menghapus tiga perizinan untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Tak hanya memangkas prosedur dan jumlah perizinan, pemerintah juga memangkas waktu dan biaya perizinan menjadi lebih singkat dan murah. Upaya ini untuk menjawab 10 indikator tingkat kemudahan berusaha yang ditetapkan oleh Bank Dunia.

Asal tahu, sebagaimana survei Bank Dunia, peringkat Easy of Doing Business (EODB) Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-109 dari 189 negara yang disurvei. Posisi ini tertinggal jauh di bawah negara ASEAN lainnya seperti Singapura posisi 1, Malaysia (18), Thailand (49), Brunei Darussalam (84), Vietnam (90), dan Filipina (103).

Hosting Unlimited Indonesia

Dikutip dari ksp.go.id, disebutkan bahwa Presiden Jokowi dalam beberapa rapat kabinet terbatas menekankan pentingnya menaikkan peringkat EODB atau Kemudahan Berusaha Indonesia hingga ke posisi 40. Untuk itu harus dilakukan sejumlah perbaikan, bahkan upaya ekstra, baik dari aspek peraturan maupun prosedur perizinan dan biaya, agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia – terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), semakin meningkat.
Continue reading PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XII: Jokowi Pangkas 45 Prosedur dan 3 Jenis Perizinan

UMKM Orientasi Ekspor Bisa Dapat Pinjaman hingga Rp 50 Miliar

Miniatur Sasando, alat musik tradisional dari Pulau Rote, NTT. (Foto: eddy mesakh)
Miniatur Sasando, alat musik tradisional dari Pulau Rote, NTT. (Foto: eddy mesakh)

JAKARTA – Anda Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berorientasi ekspor bisa memperoleh pinjaman modal hingga Rp 50 miliar. Fasilitas pinjaman ini disebut Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE).

Jadi, jika UMKM Anda memproduksi barang-barang berorientasi ekspor, tak terkecuali benda-benda seni, kerajinan etnik seperti tenunan, meubel, hasil perkebunan, maupun hasil bumi olahan, Anda bisa mengajukan permohonan untuk memperoleh pinjaman dari pemerintah. Menariknya, pelaku UMKM tetap bisa mengakses pinjaman ini kendati tidak mengekspor sendiri produknya . Mereka bisa menjalin kerjasama dengan eksportir besar untuk melego produknya ke pasar mancanegara.

Fasilitas pinjaman modal ini mirip Kredit Usaha Rakyat (KUR) tetapi bukan disalurkan melalui perbankan, melainkan langsung oleh  Permodalan Nasional Madani (PMN) – Exim Bank – dan dikenakan bunga sebesar 9 persen. Continue reading UMKM Orientasi Ekspor Bisa Dapat Pinjaman hingga Rp 50 Miliar