A Police Coast Guard vessel patrols the shipping lanes near freight ships off the coast of Singapore March 4, 2010. The Singapore Navy has received indications a terror group is planning attacks on oil tankers in the Strait of Malacca between Indonesia and Malaysia, a key shipping lane for world trade. REUTERS/Vivek Prakash (SINGAPORE - Tags: CIVIL UNREST POLITICS BUSINESS MARITIME TRANSPORT)

Menanti Gebrakan Sani-Nurdin Optimalkan Potensi Maritim Kepri

A Police Coast Guard vessel patrols the shipping lanes near freight ships off the coast of Singapore March 4, 2010. The Singapore Navy has received indications a terror group is planning attacks on oil tankers in the Strait of Malacca between Indonesia and Malaysia, a key shipping lane for world trade. REUTERS/Vivek Prakash (SINGAPORE - Tags: CIVIL UNREST POLITICS BUSINESS MARITIME TRANSPORT)
A Police Coast Guard vessel patrols the shipping lanes near freight ships off the coast of Singapore March 4, 2010. The Singapore Navy has received indications a terror group is planning attacks on oil tankers in the Strait of Malacca between Indonesia and Malaysia, a key shipping lane for world trade. REUTERS/Vivek Prakash (SINGAPORE – Tags: CIVIL UNREST POLITICS BUSINESS MARITIME TRANSPORT)

TANPA mengabaikan proses gugatan pasangan HM Soerya Respationo – Ansar Ahmad ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pilkada Kepulauan Riau (Kepri), tak ada salahnya kita meraba gebrakan apa yang bakal dilakukan pasangan peraih suara terbanyak Pilgub Kepri 2015, H Muhammad Sani – Nurdin Basirun, bila Juni 2016 mendatang keduanya jadi dilantik sebagai pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Kepri 2016-2021.

Kembali mengingatkan visi yang diusung Sani-Nurdin saat kampanye, yakni “Menjadikan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan, dan Unggul di Bidang Maritim”.
Gebrakan apa kira-kira yang akan dilakukan Sani-Nurdin terkait visi tersebut, terutama menjadikan Kepri unggul di bidang maritim? Keunggulan seperti apa yang hendak diraih? Mampukah mereka mewujudkannya dalam lima tahun kepemimpinan?

Bagi Penulis, mengusung visi kemaritiman saja sudah sebuah kemajuan besar! Artinya telah ada kesadaran dan kemauan kuat dari calon pemimpin bahwa luas wilayah Kepri yang hampir 96 persen terdiri atas lautan harus dikelola sedemikian rupa sehingga maritim menjadi leading sector pembangunan daerah ini ke depan.

Selama berpuluh tahun sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, potensi raksasa ini kurang mendapat perhatian. Padahal, berkaca dari tetangga kaya kita, Singapura, bukan mustahil Kepri juga mampu memainkan peran penting dalam pemanfaatan potensi ekonomi di Selat Malaka sebagai jalur perdagangan internasional. Bukan sekadar penerima limbah kiriman dari ratusan ribu kapal tanker dan kapal dagang yang lalu lalang di selat tersebut.

Gebrakan apa?

Ketika debat kandidat pasangan cagub-cawagub di Hotel Pacific, Batam, HM Sani memaparkan soal gebrakan apa yang akan dilakukan bila kembali dipercaya memimpin Kepri. Persis poin pertama dari sepuluh misi yang ditawarkan, ketika itu Sani mengatakan, pemerintahannya akan meningkatkan konektivitas antar-wilayah dan memantapkan pembangunan infrastruktur daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi secara merata.

Dalam bahasa yang lebih operasional, Sani berjanji akan memangkas kesenjangan antar-wilayah di Kepri, yakni antara Batam, Bintan, Karimun (BBK) dengan Natuna, Anambas, Lingga (NAL). Artinya, pemerintah ke depan akan lebih fokus mengembangkan infrastruktur penunjang konektivitas antar-wilayah (baca: pelabuhan, bandara, dan kapal penumpang/barang) di NAL yang selama ini ketinggalan dari BBK. Bila Sani-Nurdin mampu membongkar isolasi fisik sehingga konektivitas NAL dan BBK lebih lancar, niscaya tiga kabupaten tersebut menjadi lebih bertenaga menggali potensinya. Tiga kabupaten itu memiliki potensi maritime, antara lain perikanan dan wisata bahari nan indah namun belum tergarap maksimal lantaran terhambat permasalahan infrastruktur.

Sektor perikanan di kawasan NAL akan didorong lebih kuat dengan melengkapi berbagai infrastruktur penunjang agar Pemprov Kepri bisa menerapkan manajemen bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir melalui penerapan minapolitan. Minapolitan adalah konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak sektor kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan pendapatan rakyat.

Nah, Sani-Nurdin berjanji akan membangun sarana-prasarana transportasi, ketersediaan energi, dan permodalan bagi para nelayan di kawasan NAL, serta melengkapi para nelayan dengan fasilitas teknologi informasi (termasuk membuat aplikasi berbasis TI bagi para nelayan).

Langkah berikutnya adalah membangun industri pengolahan hasil perikanan serta mendirikan sekolah tinggi khusus kelautan untuk mencetak tenaga-tenaga ahli dan terampil di sektor kelautan dan maritim. Upaya-upaya tersebut adalah sebuah keniscayaan demi memangkas kesenjangan antara kawasan NAL dengan BBK. Bayangan Penulis, nantinya NAL bakal bertumbuh sebagai sebuah klaster industri perikanan dan kelautan yang maju dan modern.

Beberapa syarat penting untuk mengembangkan minapolitan di NAL telah terpenuhi, yakni letak geografis yang strategis dekat Selat Malaka, kondisi lingkungan layak untuk pengembangan sektor kelautan, dan hasil perikanan telah menjadi komoditas unggulan. Yang masih kurang adalah infrastruktur pendukung, sistem dan matarantai hulu-hilir, serta komitmen daerah. Hal terakhir sudah dimiliki pasangan pemenang Pilgub Kepri, namun entah dengan para bupati; Natuna, Anambas, dan Lingga.

Satu tantangan beratnya adalah mengenai tata-ruang yang rinci untuk pengembangan monapolitan. Apakah master plan NAL yang ada telah mendukung program minapolitan atau masih harus ditata lagi agar program pemerintah di tiga kabupaten tersebut sejalan dengan program Pemprov Kepri dan Pemerintah Pusat? Asal tahu, pengembangan minapolitan di NAL sejalan dengan Perpres 13/2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera sebagai turunan dari UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP No 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional .

Sedikit mustahil bila kita mengharapkan rencana tersebut tuntas dalam lima tahun pemerintahan Sani-Nurdin, namun setidaknya keduanya harus mampu meletakkan dasar yang kuat untuk dilanjutkan oleh pemegang pemerintahan berikutnya.

Keunggulan seperti apa?

Keunggulan di bidang maritim seperti apa yang hendak dicapai Sani-Nurdin? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita sudah tahu bahwa visi Sani-Nurdin sejalan dengan visi Presiden Jokowi yang juga memprioritaskan sektor maritim, dimana Jokowi berkomitmen mewujudkan program tol laut dengan nilai investasi mencapai Rp 700 triliun. Pengelolaan kelautan di Kepri pun diharapkan sejalan dengan program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah komando Menteri Susi Pudjiastuti serta Kementerian Perhubungan yang dipimpin Ignatius Jonan.

Kepri sudah memiliki hampir semua yang dibutuhkan untuk menjadi unggul di sektor maritim. Pertama, Kepri memiliki keunggulan komparatif dari sisi letak geografis – berada persis di Selat Malaka sebagai jalur perdagangan internasional yang dilalui puluhan ribu kapal setiap tahun. Daerah ini juga telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (FTZ) dan memiliki infrastruktur penunjang seperti ketersediaan listrik, pelabuhan, industri galangan kapal, teknologi informasi, fasilitas hospitality, dan infrastuktur lainnya yang cukup memadai. Hanya perlu ‘sedikit’ pembenahan dan kreativitas agar punya daya saing dibandingkan dua tetangga; Singapura dan Malaysia.

Sesungguhnya selama ini masyarakat Kepri sudah memperoleh manfaat ekonomis dari letak geografis tersebut, tetapi belum menggarap potensi yang ada secara serius untuk memperoleh manfaat ekonomi lebih besar. Kini, Sani-Nurdin langsung menempatkan sektor maritim pada visi pembangunan mereka, artinya dalam lima tahun ke depan Pemprov Kepri akan berupaya keras meletakkan pondasi kuat guna mewujudkan mimpi “Kepri yang unggul di bidang maritim”.

Sekali lagi; keunggulan seperti apa? Unggul dibandingkan siapa? Tentu tidak apple to apple jika membandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Maka tugas pertama Sani-Nurdin adalah mendukung penuh program kemaritiman pemerintah pusat, sehingga Kepri berada di posisi terdepan Indonesia untuk bersaing dengan kedua Negara tersebut. Pastinya Kementerian Perhubungan telah memasukan dua pelabuhan di Kepri, yakni Kijang dan Natuna, ke dalam enam rute program tol laut. Bahkan Pelindo I tengah mempersiapkan Pelabuhan Sribayintan, Kijang, menjadi pelabuhan bongkar muat peti kemas dan kargo.

Pemerintah pusat juga telah menganggarkan Rp 6 miliar untuk pembangunan empat Pelabuhan pengumpan di pulau-pulau sekitar Batam. Sementara Pelabuhan Batu Ampar Batam ditetapkan sebagai pelabuhan transit untuk wilayah barat Indonesia, dimana barang-barang dari wilayah barat Sumatera yang akan diangkut ke wilayah timur Indonesia atau sebaliknya akan transit di Pelabuhan Batu Ampar.

Kedua, Sani-Nurdin harus mampu memanfaatkan posisi Kepri di Selat Malaka untuk ikut ‘bermain” di sektor jasa kemaritiman. Dalam periode kepemimpinan Sani sebelumnya, Pemprov Kepri telah membentuk BUMD PT Pelabuhan Kepri yang tinggal menunggu penerbitan izin operasi dari Kementerian Perhubungan.

Sebenarnya, banyak investor nasional maupun internasional telah “siaga penuh” untuk menggarap sektor ini, sehingga Sani-Nurdin hanya perlu mengajak investor yang dianggap cocok. Karena sejak tahun 2013 silam, Pemprov Kepri telah melakukan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dengan sebuah perusahaan yang akan bekerjasama dengan PT Pelabuhan Kepri untuk mengurusi layanan lego jangkar/jasa labuh dan jasa pandu bagi kapal-kapal tanker dan niaga di perairan Kepri. Jika rencana ini terlaksana, konon Kepri bisa meraup pendapatan asli daerah (PAD) hampir Rp 300 miliar per tahun, belum termasuk efek berantainya.

Dari sisi regulasi, poin di atas sangat bisa dilaksanakan, mengingat belum lama ini pemerintah pusat telah menerbitkan PP No 64/2015 sebagai revisi atas PP 61/2009 tentang Kepelabuhanan. Hasil revisi peraturan tersebut, pemerintah dapat menunjuk langsung/menugaskan pengelolaan pelabuhan kepada operator pelabuhan, baik BUMN maupun BUMD kepelabuhanan asalkan sumber pembiayaan tidak berasal dari APBN/APBD.

Dan, demi menunjang visi Poros Maritim Indonesia, pemerintah mempersilakan pihak swasta (termasuk investor asing) membangun dan mengelola pelabuhan dan deep sea port (pelabuhan laut dalam). Pun sesuai PP No 39 Tahun 2014, investor asing dibolehkan menggandeng BUMN/BUMD/swasta nasional untuk membangun dan mengelola pelabuhan dengan perbandingan saham 49:51 persen atau bisa mencapai 95 persen bila menerapkan sistem public private partnership (kerja sama operasional/KSO).

Sani-Nurdin harus mampu merebut peluang ini dengan menggandeng investor asing, khususnya untuk membangun pelabuhan laut dalam di seputaran Selat Malaka yang masuk wilayah Indonesia.

Jadi, apakah Sani-Nurdin dapat mewujudkan janji sesuai visi mereka? Melihat regulasi yang ada, kemauan baik, keunggulan geografis, dan berbagai kesiapan yang dipunyai Kepri, Penulis cukup yakin pasangan ini mampu mewujudkan visi itu. Mari kita tunggu. (eddy mesakh)

*) Artikel ini telah terbit di rubrik “Opini” Harian Batam Pos Edisi Rabu 30 Desember 2015