Tag Archives: Politik

Ini 16 Aturan Baru Terkait Paket Kebijakan Ekonomi XII

Ilustrasi (http://atjeh.biz/)
Ilustrasi (http://atjeh.biz/)

JAKARTA – Berdasar hasil survei Bank Dunia, peringkat Easy of Doing Business (EODB) atau kemudahan berusaha di Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-109 dari 189 negara yang disurvei. Posisi ini tertinggal jauh di bawah negara ASEAN lainnya seperti Singapura posisi 1, Malaysia (18), Thailand (49), Brunei Darussalam (84), Vietnam (90), dan Filipina (103).

Pemerintahan Presiden Joko Widodo memangkas puluhan prosedur dan perizinan yang menghambat dunia usaha dan investasi, dan sekaligus menerbitkan 16 aturan baru untuk mempermudah para pelaku usaha sekaligus untuk meningkatkan peringkat EODB Indonesia. Jokowi menargetkan peringkat EODB Indonesia berada di posisi 40.

Berikut 16 peraturan yang diterbitkan pemerintah dalam Paket Kebijakan Ekonomi XII, yang diumumkan di Kantor Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/4/2016):
Continue reading Ini 16 Aturan Baru Terkait Paket Kebijakan Ekonomi XII

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XII: Jokowi Pangkas 45 Prosedur dan 3 Jenis Perizinan

Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah) bersama Presiden Joko Widodo (kanan) saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XII di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/4/ 2016).
Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah) bersama Presiden Joko Widodo (kanan) saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XII di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/4/ 2016).

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo memangkas 45 prosedur terkait perizinan, pajak, perkreditan, ekspor-impor, perlindungan investor, dan lain-lain serta menghapus tiga perizinan untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Tak hanya memangkas prosedur dan jumlah perizinan, pemerintah juga memangkas waktu dan biaya perizinan menjadi lebih singkat dan murah. Upaya ini untuk menjawab 10 indikator tingkat kemudahan berusaha yang ditetapkan oleh Bank Dunia.

Asal tahu, sebagaimana survei Bank Dunia, peringkat Easy of Doing Business (EODB) Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-109 dari 189 negara yang disurvei. Posisi ini tertinggal jauh di bawah negara ASEAN lainnya seperti Singapura posisi 1, Malaysia (18), Thailand (49), Brunei Darussalam (84), Vietnam (90), dan Filipina (103).

Hosting Unlimited Indonesia

Dikutip dari ksp.go.id, disebutkan bahwa Presiden Jokowi dalam beberapa rapat kabinet terbatas menekankan pentingnya menaikkan peringkat EODB atau Kemudahan Berusaha Indonesia hingga ke posisi 40. Untuk itu harus dilakukan sejumlah perbaikan, bahkan upaya ekstra, baik dari aspek peraturan maupun prosedur perizinan dan biaya, agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia – terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), semakin meningkat.
Continue reading PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XII: Jokowi Pangkas 45 Prosedur dan 3 Jenis Perizinan

Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi: Hentikan Rencana Pembangunan Jembatan Palmerah

Maket Jembatan Palmerah (MediaNTT.com)
Maket Jembatan Palmerah (MediaNTT.com)

Seorang warga Nusa Tenggara Timur (NTT), DR Jonatan Lassa, menulis surat terbuka ditujukan kepada Presiden Jokowi agar menghentikan rencana pembangunan Jembatan Palmerah di Flores Timur. Nilai proyek jembatan ini mencapai Rp 5,1 triliun, dianggap tidak pas untuk saat ini, dimana masih 50 persen anak-anak/Balita di NTT mengalami gizi buruk.

Penulis surat berpandangan, tidak sepantasnya pemerintah NTT menghabiskan dana hingga Rp 5,1 triliun pada satu titik, sementara ada hal yang lebih mendesak, seperti buruknya tingkat kesehatan masyarakat.

Berikut isi surat yang ditulis Jonatan di note facebooknya dan telah di-share lebih dari 50 kali.

Yang Mulia, bapak Presiden Joko Widodo,

Continue reading Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi: Hentikan Rencana Pembangunan Jembatan Palmerah

Mulai 1 April, Rekam dan Cetak e-KTP Bisa Dimana Saja

KTP Elektronik (metrotvnews.com)
KTP Elektronik (metrotvnews.com)

JAKARTA – Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memberlakukan kebijakan soal perekaman KTP elektronik (e-KTP). Mulai 1 April 2016 masyarakat bisa melakukan perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di luar wilayah domisilinya.

Disadur dari situs resmi Kemendagri,  Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, proses pembuatan e-KTP sangat mudah. Masyarakat bisa membawa KTP lama ke kantor kelurahan, kecamatan atau Dinas Dukcapil terdekat.

“Jadi tak usah repot harus melakukan perekaman atau percetakan KTP elektronik di kampung halamannya,” jelas Zudan di Kantor Ditjen Dukcapil Kemendagri, Jakarta Selatan, Senin (28/3/2016).

Mekanismenya, Continue reading Mulai 1 April, Rekam dan Cetak e-KTP Bisa Dimana Saja

Luhut Panjaitan: Oknum Pejabat di Batam Stop Pungutan Fee Tak Jelas 

Luhut Binsar Panjaitan
Luhut Binsar Panjaitan

BATAM – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Azasi Manusia (Menkum HAM) Luhut Binsar Panjaitan melontarkan peringatan keras terhadap para pejabat (oknum) di Batam yang melakukan praktik pungutan tak jelas sehingga mengganggu kenyamanan investasi maupun kepentingan masyarakat secara umum. Melalui akun resminya di media social facebook, Jumat (19/2/2016), Luhut mengatakan, “Saya mendengar ada oknum pemimpin-pemimpin daerah di Batam yang memungut fee tidak jelas. Tidak akan ada lagi selama saya masih Menko Polhukam! Kalau memang tidak bisa diberitahu baik-baik, maka akan saya tindak!”

Menurut Luhut, dirinya menyampaikan hal tersebut ketika saya mengunjungi Batam, Kamis, bersama Menteri Tenaga Kerja Pak Hanif Dhakiri dan Kapolri Pak Badrodin Haiti. Mereka ke Batam dari Jakarta menggunakan pesawat TNI AU. “Saya datang untuk memimpin rapat yang dihadiri juga oleh Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Pak Muhammad Sani, Ketua DPRD Kepri, Kapolda, Kajati, BP Batam, Danrem 033/WP, Danlanud, Danlatamal IV/TPI, dan masyarakat Kepri,” ujarnya.

“Saya juga mendengar langsung keresahan warga Batam mengenai wacana perubahan status FTZ (Free Trade Zone) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, Bintan, dan Karimun yang saat ini masih dikaji oleh Universitas Indonesia. Mereka memohon agar status FTZ tidak di utak–atik, tapi justru sebaiknya perlu ditambahkan insentif untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).”

Merespon hal itu, kata Luhut, saat itu juga dirinya meminta Gubernur HM Sani untuk bersiap menghadap Presiden Jokowi dalam Rapat Kabinet Terbatas di Istana Negara dan memaparkan keinginan rakyat di daerahnya. “Saya sendiri telah meminta izin Presiden untuk memfasilitasi pemaparan tersebut, karena saya mau Pak Gubernur tidak sedikitpun ragu-ragu dalam memaparkan aspirasi rakyatnya,” ujarnya.

Ajak buruh tertib

Dalam kesempatan, Luhut juga meminta buruh tidak membuat gaduh dengan melakukan unjukrasa secara tidak tertib. “Karena hanya akan membawa dampak negatif terhadap kita semua. Dampak buruk ini sudah terjadi dalam lima tahun terakhir ini, di mana saya mendengar nilai investasi di Batam turun sampai 30 persen. Jika ini terus berlanjut maka lapangan kerja akan berkurang. Saya berterimakasih kepada Pak Gubernur yang akan dengan segera memberlakukan peraturan daerah untuk mengaturnya.”

Dia menambahkan, “saya melakukan semua ini karena menurut saya Negara harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan di daerah. Terkait status FTZ di Batam, Negara harus mendengarkan rakyatnya sebelum keputusan difinalkan.”

Menurut Ruhut, “jika memang ada kebijakan pemerintah yang tidak cocok dengan keinginan kita, maka pastilah ada pertimbangan lain. Tapi satu hal saya lihat selama ini bahwa dasar pertimbangan Presiden selalu bertumpu pada kepentingan rakyat, murni untuk membuat Republik ini menjadi lebih baik.”

Dikatakan pula bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendirian untuk menjadikan Batam, Bintan, dan Karimun menjadi lokomotif ekonomi Nasional. Kesuksesan pemerintah daerah tidak akan terjadi tanpa partisipasi masyarakatnya. “Untuk itu, marilah kita bersama-sama bekerja sebagai tim untuk membangun Negara kita ini,” ajak Luhut di akhir postingannya. (*)

Harga Elpiji 12 Kg Turun Rp 6.000 per Tabung

  • Premium Rp 6.950, Solar Rp 5.650 per Liter
Bright Gas 12 Kg (Foto: Pertamina.com)
Bright Gas 12 Kg (Foto: Pertamina.com)

BATAM – PT Pertamina menurunkan harga semua jenis bahan bakar minyak (BBM), tak terkecuali harga LPG (elpiji), mulai pukul 00.00, Selasa (5/1/2016). Untuk luar wilayah Jabodetabek, Pemerintah memangkas harga elpiji 12 kg sebesar Rp 6.000 per tabung, atau turun dari Rp 135.500 menjadi Rp 129.500/tabung. Sedangkan harga di Jabodetabek dipangkas Rp 5.600 dari Rp 134.600 menjadi 129.000 per tabung. Itu harga khusus gas Pertamina tabung biru.

Harga gas Bright 12 kg (tabung hijau dan ungu) yang biasanya Rp 138.300 per tabung, turun Rp 4.800 per tabung di luar Jabodetabek menjadi Rp 133.500, sementara di Jabodetabek dipangkas Rp 4.600 per tabung menjadi Rp 133.700. Harga bright gas 5,5 kg untuk turun Rp 4.500/tabung dari Rp 66.000 menjadi Rp 61.500/tabung.
Continue reading Harga Elpiji 12 Kg Turun Rp 6.000 per Tabung

Inilah Tujuh Impian Kepri Dalam Kapsul Waktu 2085

Jokowi-Kapsulwaktu
Presiden Joko Widodo memasukkan tujuh impiannya ke dalam Kapsul Waktu 2085 di Merauke, Papua, 30 Desember 2015. (Foto: Citraindonesia.com)

DITAMBAH secarik kertas berisi tujuh poin impian Presiden Jokowi, Kapsul Waktu Indonesia 2085 berisi total 245 butir impian masyarakat dari 34 provinsi di seluruh Indonesia yang disimpan dalam Monumen Kapsul Waktu di Merauke, Rabu (30/12/2015). Tiap provinsi memasukan tujuh butir impian yang diharapkan terwujud 70 tahun mendatang.

Inilah tujuh impian/resolusi/harapan masyarakat Kepri 2085 dalam kapsul waktu tersebut:

  1. Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, dan ramah lingkungan.
  2. Kota Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi yang modern, dinamis, dan dengan mempertahankan adat budaya, menghormati sejarah serta kota religius.

Continue reading Inilah Tujuh Impian Kepri Dalam Kapsul Waktu 2085

Menanti Gebrakan Sani-Nurdin Optimalkan Potensi Maritim Kepri

A Police Coast Guard vessel patrols the shipping lanes near freight ships off the coast of Singapore March 4, 2010. The Singapore Navy has received indications a terror group is planning attacks on oil tankers in the Strait of Malacca between Indonesia and Malaysia, a key shipping lane for world trade. REUTERS/Vivek Prakash (SINGAPORE - Tags: CIVIL UNREST POLITICS BUSINESS MARITIME TRANSPORT)
A Police Coast Guard vessel patrols the shipping lanes near freight ships off the coast of Singapore March 4, 2010. The Singapore Navy has received indications a terror group is planning attacks on oil tankers in the Strait of Malacca between Indonesia and Malaysia, a key shipping lane for world trade. REUTERS/Vivek Prakash (SINGAPORE – Tags: CIVIL UNREST POLITICS BUSINESS MARITIME TRANSPORT)

TANPA mengabaikan proses gugatan pasangan HM Soerya Respationo – Ansar Ahmad ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pilkada Kepulauan Riau (Kepri), tak ada salahnya kita meraba gebrakan apa yang bakal dilakukan pasangan peraih suara terbanyak Pilgub Kepri 2015, H Muhammad Sani – Nurdin Basirun, bila Juni 2016 mendatang keduanya jadi dilantik sebagai pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Kepri 2016-2021.

Kembali mengingatkan visi yang diusung Sani-Nurdin saat kampanye, yakni “Menjadikan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan, dan Unggul di Bidang Maritim”.
Gebrakan apa kira-kira yang akan dilakukan Sani-Nurdin terkait visi tersebut, terutama menjadikan Kepri unggul di bidang maritim? Keunggulan seperti apa yang hendak diraih? Mampukah mereka mewujudkannya dalam lima tahun kepemimpinan?

Continue reading Menanti Gebrakan Sani-Nurdin Optimalkan Potensi Maritim Kepri

Mendagri: Januari 2016 BP Batam Dihapus

*) Dianggap Sering Hambat Investasi

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (Foto: tjahjokumolo.com)
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (Foto: tjahjokumolo.com)

TANJUNG PINANG – Umur Badan Pengusahaan Batam tak sampai sebulan lagi. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berjanji, Januari 2016 ini pemerintah akan menghapus lembaga yang sebelumnya bernama Otorita Batam itu.

Pernyataan Mendagri dilontarkan saat pelantikan Penjabat Gubernur Kepri Drs Nuryanto sebagai pengganti Ir Agung Mulyana, M.Sc, di Gedung Daerah Tanjung Pinang, Kepri, Rabu (30/12/2015).

Kendati selama ini berbagai kalangan sering menyebut Batam memiliki “dua mesin” pendorong pembangunan karena dikelola oleh Pemerintah Kota Batam dan BP Batam, ternyata anggapan itu bertolak belakang dengan pendapat Kementerian Dalam Negeri bahwa justru terjadi tumpang tindih kekuasaan.

Seperti dilaporkan Tribunbatam.com, tumpang tindih peran antara BP Batam dan Pemko Batam menjadi alasan pembubaran lembaga yang selama ini mengatur investasi di Pulau Batam itu. Bahkan Tjahjo menilai bahwa lembaga yang dipimpin Mustofa Widjaja itu justru Continue reading Mendagri: Januari 2016 BP Batam Dihapus

Nuryanto Resmi Gantikan Agung Mulyana sebagai Pj Gubernur Kepri 

Mendagri Tjahjo Kumolo melantik Drs Nuryanto sebagai Pj Gubernur Kepri menggantikan Agung Mulyana S,.M.Sc, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (30/12/2015) (Foto: kepriprov.go.id)
Mendagri Tjahjo Kumolo melantik Drs Nuryanto sebagai Pj Gubernur Kepri menggantikan Agung Mulyana S,.M.Sc, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (30/12/2015) (Foto: kepriprov.go.id)

TANJUNG PINANG – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Drs. Nuryanto, M.PA sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) menggantikan Ir. Agung Mulyana S,.M.Sc yang telah memasuki masa pensiun. Pelantikan berlangsung di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu (30/12/2015)

Sebelumnya Nuryanto adalah Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga. Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan terimakasih kepada  Agung dan istrinya Hj. Lili Agung Mulyana yang telah melaksanakan tugas dengan baik selama 133 hari memimpin Kepri sejak dilantik pada 21 Agustus hingga 30 Desember 2015.

“Mudah-mudahan apa yang sudah dimulai oleh Pak Agung ini bisa diteruskan oleh saudara Nuryanto. Saudara Nuryanto juga agar cepat memahami situasi dan kondisi sosial politik serta kondiri geografis Kepulauan Riau, karena Kepri memiliki posisi yang sangat strategis,” pesan Tjahjo.

Tjahjo juga mengingatkan Nuryanto agar   Continue reading Nuryanto Resmi Gantikan Agung Mulyana sebagai Pj Gubernur Kepri